Pameran foto dan seni rupa Di bawah kekuasaan naga resmi dibuka

JurnalPost.com – Pameran foto dokumenter karya Fatris MF bertajuk “Di Bawah Kekuatan Naga” resmi dibuka pada tanggal 25 April 2024 pukul 20.00 di Galeri Taman Budaya Sumbar.

Pada acara pembukaan, Wakil Walikota Padang, Bapak H. Ekos Albar, SE, menyoroti kegiatan kebudayaan yang menjadi daya tarik penting bagi perkembangan kota. Hal ini diungkapkannya dalam pidatonya.

Turut hadir Supriyadi, SE, M.SI yang merupakan kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumbar; dr. H. Jefinal Arifin, SH., M.Si selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat; dan Bukhari Bacher selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Sumbar.

Keempatnya bersama-sama membuka pameran “Di Bawah Kekuatan Naga” dan ditandai dengan pemotongan pita merah. Momen ini disaksikan oleh ratusan tamu undangan dari jajaran perwakilan masyarakat, pemerintah, seniman, tokoh budaya, jurnalis, penggiat film, fotografer, aktivis lingkungan hidup dan hak asasi manusia serta masyarakat umum.

Turut hadir dalam pembukaan pameran ini fotografer senior asal Sumatera Barat yang fokus di bidang etnofotografi, Edy Utama, menyampaikan apresiasinya.

“Pameran ini menarik karena ada upaya menciptakan media baru dalam menyikapi permasalahan sosial. “Pendekatan lingkungan yang kritis terhadap kebijakan rezim,” puji Edy.

Menurut tokoh budayawan peraih Ikon Sukses Pancasila dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2020 ini, gerakan pemikiran melalui seni seperti ini masih sangat jarang terjadi di Sumbar. Namun, sebagai sebuah karya visual, fotografi berpotensi menjadi sebuah karya kreatif yang dapat mewakili banyak hal dalam kehidupan.

“Fotografi dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan berbagai kajian seperti budaya, lingkungan, dan politik. “Berita lebih mudah datang karena foto bisa menampilkan fakta yang lebih konkrit,” jelasnya. Ia berharap medium ini menjadi pilihan strategis bagi banyak seniman untuk mengungkap realitas sosial.

Bagi Edy, Fatris adalah pekerja luar biasa yang bekerja dalam diam. Fatris memiliki beberapa pilihan tema yang cukup unik. Ketika banyak orang melihat persoalan dari sudut pandang arus utama, Fatris melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Di saat masyarakat sibuk mengabadikan keindahan alam dan segala keistimewaannya, Fatris justru melihat ironi kemanusiaan di balik itu semua.

“Ada kekuatan Fatris. “Dia serius dengan itu semua,” kata Edy.

Pameran “Di Bawah Kekuatan Naga” dan urgensi ratifikasi Undang-Undang Komunitas Adat.

Pameran foto

Sebanyak 44 foto berwarna dan hitam putih dipamerkan. Potret tersebut menampilkan kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional Komodo atau Ata Modo di Pulau Komodo. Keseluruhan cerita menceritakan ironi yang mengatasnamakan pembangunan, konservasi dan pariwisata di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Barat. Tempat yang digadang-gadang menjadi destinasi wisata andalan, namun berdampak pada suhu politik yang panas.

“Masyarakat yang tinggal di Taman Nasional Komodo mengalami banyak tekanan, termasuk penggusuran, untuk melindungi Komodo. “Sebelumnya, berbagai peraturan yang mengatasnamakan konservasi membuat masyarakat meninggalkan pekerjaannya yang berhubungan dengan alam, seperti mengambil hasil hutan dan melaut,” kata Fatris kepada MF.

Selama kurang lebih sebulan, tepatnya tahun 2020, saat pandemi COVID-19 merebak, Fatris merekam kenangan kolektif komunitas “Ata Modo” di tempat yang berjarak lebih dari 3.000 meter dari kampung halamannya di Sumatera Barat. Tidak banyak turis yang pergi ke sana saat itu. Akibatnya perekonomian masyarakat hancur karena sebagian besar bergantung pada pariwisata.

“Saya berbicara dengan masyarakat di sana lalu mencatatnya secara tertulis. Bahkan mendokumentasikannya melalui foto dan video, ujarnya.

Masyarakat adat Komodo atau Ata Modo mendiami Pulau Komodo jauh sebelum ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo. Orang yang dulunya mempunyai hubungan baik dengan Komodo menyebut saudara sedarahnya dengan sebutan “Sebae”. UNESCO menetapkan kawasan tersebut sebagai Cagar Biosfer Dunia pada tahun 1977. Pada tahun 2013, pemerintah menyelenggarakan Sail Komodo dengan dalih membangkitkan perekonomian melalui proyek pariwisata dunia.

Fatris menemukan, pembangunan yang mengatasnamakan pariwisata tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Gedung-gedung megah telah dibangun dan lapangan kerja baru telah terbuka, namun komunitas Pulau Komodo yang berpenduduk 1.700 jiwa hanya memiliki satu pusat kesehatan, sebuah sekolah dasar dan sebuah sekolah menengah. Lapangan bermainnya sangat tidak merata.

“Saat Pulau Komodo menjadi destinasi dunia, masyarakatnya masih hidup dalam kemiskinan. Prasarana wisata yang dibangun tidak sebanding dengan fasilitas umum yang dibangun untuk masyarakat setempat. “Kalaupun ada yang digigit komodo, mereka harus berjalan berjam-jam mengarungi lautan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih memadai,” jelas Fatris.

Wengki Purwanto, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Sumbar (WALHI) yang turut hadir dalam pameran tersebut mengatakan, kondisi yang dialami di Pulau Komodo juga terjadi di banyak daerah, termasuk Sumbar.

“Di berbagai kawasan yang menjadi kawasan taman nasional, negara kerap mengambil posisi sebagai pemilik lahan dan masyarakat adat dianggap sebagai pekerja lepas. Pada akhirnya, masyarakat adat terpaksa memisahkan diri dari alam yang telah menghidupi mereka selama berabad-abad. “Hal serupa juga terjadi di Mentawai atau nagari di Sumbar,” kata Wengki.

Wengki juga menyoroti fenomena tersebut melalui upaya para aktivis lingkungan hidup dan masyarakat adat yang saat ini sedang mendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.

“Pentingnya memperjuangkan ratifikasi UU Masyarakat Adat untuk memperkuat posisi masyarakat adat atas hutannya. Inilah ruang regulasi nasional untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat. Banyak pihak yang tertarik untuk menggunakan hak tersebut. Berbagai upaya dilakukan untuk memblokirnya, jelas Wengki.

Wengki mengatakan kelompok masyarakat adat seringkali dianggap sebagai penghambat pembangunan dan kegiatan usaha perusahaan besar seperti perkebunan, kehutanan, pertambangan dan sektor lainnya.

Sejak tahun 2009, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan koalisi masyarakat sipil telah menginisiasi pembahasan mengenai Undang-Undang Masyarakat Adat yang Sah atau dikenal dengan UU Masyarakat Adat. Kami berharap RUU ini dapat menjadi payung hukum bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Namun RUU tersebut tidak pernah disahkan, hanya dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional.

Menurut Wengki, pameran ini memberikan pesan kuat bahwa aspek ekologi harus seimbang, dibarengi dengan penghormatan terhadap masyarakat adat.
Masyarakat adat terlebih dahulu menjaga lingkungan dan alam, jauh sebelum ada pemerintahan dan mengeluarkan peraturan mengenai lingkungan hidup dan kehutanan.

“Fatris adalah sosok yang selalu gelisah. Kegelisahan tersebut ia ungkapkan dalam banyak karya perjuangan hak asasi manusia, khususnya mengenai masyarakat adat. Pesan dalam pameran ini sangat jelas dan mudah dipahami banyak orang. “Saya berharap kegiatan seperti ini dapat menginspirasi banyak orang yang ingin membuka kesadaran kolektif dengan cara yang mudah dipahami masyarakat,” kata Wengki.

Awal mula gerakan kolektif di kota Padang

Akbar Nicholas, kepala produksi pameran, mengatakan persiapan pameran memakan waktu sekitar 6 bulan. Mulai November 2023.

“Kami sudah lama ingin ada pameran seni rupa di Sumbar yang jelas-jelas mengangkat persoalan sosial. “Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk berdiskusi dengan masyarakat luas melalui seni,” kata Akbar.

Lanjutnya, kegiatan ini juga mendapat dukungan dari banyak komunitas. Dukungan dana dari UPTD Taman Budaya tidak lebih dari 15 juta rupiah setelah dipotong pajak. Meski begitu, secara bertahap akan turun. Periode pertama dikurangi 6 juta, sisanya dibayarkan setelah penyampaian laporan kegiatan. Akibatnya, tim pameran harus meminjam kesana kemari untuk menutupi biaya produksi pameran.

“Dengan dana sebesar itu, sulit sekali menyelenggarakan pameran. Uang 15 juta itu hanya mampu menutupi biaya cetak foto, bingkai, dan pembelian cat untuk pemasangan pameran. Sedangkan tim produksi membutuhkan biaya tambahan seperti biaya persiapan, pengadaan alat peraga pameran seperti lampu dan cetakan lainnya. “Kekurangan biayanya cukup besar,” kata Akbar.

Terakhir, beberapa properti telah dipinjamkan secara sukarela untuk pameran ini oleh beberapa komunitas. Sebagian besar harus dibeli. Itu juga dikumpulkan secara terpisah untuk konsumsi tim selama persiapan.

Ada rasa solidaritas antar masyarakat dalam proses ini. Teman-teman masyarakat di Padang bergantian mengantarkan makanan kepada tim persiapan produksi pameran. Ada yang membawa bungkusan roti goreng, kopi, air minum, dan lain-lain.

“Yang membuat saya terharu, di tengah pembatasan tersebut, teman-teman masyarakat dengan sukarela membantu. Seperti Madil yang datang jauh-jauh dari Padangpanjang hingga Padang untuk menjadi sukarelawan dan membantu pengerjaan pameran. “Bahkan bantuan itu juga datang dari oknum di luar masyarakat,” jelasnya.

Meski kekurangan dana, menurut Akbar, UPTD Taman Budaya cukup sigap membantu panitia dari segi teknis dan administrasi. Hal ini terlihat dari kemudahan penggunaan gedung galeri beserta fasilitasnya.

Selain dukungan dari UPTD Dinas Kebudayaan Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, pameran ini juga didukung oleh berbagai komunitas seperti Gazp!, Komunitas Seni Nan Tumpah, Sarga, Steva, Sanggar Clera, Pelita Padang, Rumah Ada Seni, PCCF, Kupi Batigo, Padang Pop Art, Info West Sumatra, Minang Lipp, Ota Lapau, We The Syne dan Rohana Project.

Fatris MF dikenal sebagai seorang penulis, jurnalis, peneliti dan fotografer asal Sumatera Barat. Ia suka menulis catatan perjalanan yang berfokus pada sejarah, isu lingkungan, dan gesekan dengan modernisasi. Sebuah buku tercipta dari kumpulan catatan. Selain pameran foto, pada hari kedua, 26 April 2024 akan berlangsung peluncuran buku “Di Bawah Kekuatan Naga, Negeri Naga”. Ini adalah buku ke 7 karya Fatris MF.

Sebelumnya, The Banda Journal (2021), karyanya bersama fotografer Muhammad Fadli, meraih penghargaan TIME 20 Best Photo Books of 2021 versi Majalah Time dan “Photo Book of the Year” pada Photo Book Awards 2021 di Paris Photo International Fair.

Seniman Ariq Alhani menanggapi koleksi foto yang dipamerkan dengan mural hitam putih. Ariq Alhani akan menampilkannya pada Live Mural 2 hari, 25-26 April 2024. Selain itu, akan ada pertunjukan Echo Flow yang akan menghibur pengunjung pameran. Seluruh foto yang dipamerkan dijual kepada pengunjung yang datang. Pengunjung tidak hanya dapat menikmati pameran, namun juga membeli dan membawa pulang karya-karya Fatris MF.

Pameran ini akan berlangsung selama 4 hari. Mulai tanggal 25 April 2024 hingga 28 April 2024. Selain pameran foto dan peluncuran buku, akan diadakan pemutaran film dokumenter, diskusi dan kuratorial, serta penampilan musik oleh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

CP:
Uyung Hamdani (kurator pameran): 0878-9654-1985
Akbar Nicholas (Manajer Produksi): 0813-7421-9666

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *